MASALAH RETRIBUSI PAJAK DAERAH
Terhitung 10 Desember 2008, pemerintah pusat membatalkan 2.398 peraturan daerah (perda) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pemerintah juga membatalkan 267 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan. Jawa Barat termasuk daerah yang perda-nya banyak dibatalkan. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo, ribuan perda dan raperda mengenai PDRD tersebut dibatalkan pemerintah pusat karena dinilai bermasalah. Banyak aturan yang tidak sinergis dengan aturan di pusat, malah pungutan-pungutan yang diambil oleh daerah cenderung menimbulkan high cost economy. Menurut Mardiasmo, 2.398 perda yang dibatalkan tersebut berasal dari 11.401 Perda PDRD yang sedang berlaku. Sementara 267 raperda yang dibatalkan berasal dari 2.150 raperda yang diajukan pemerintah daerah. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut juga menyebutkan beberapa sektor yang Perda PDRD-nya dibatalkan, seperti sektor perhubungan (15%), pertanian (13%), industri dan perdaga